DIDUGA SISTEM PEMERINTAHAN DELI SERDANG PENUH “PERMAINAN” DAN TRANSAKSIONAL

TARGET24JAMNEWS.COM || DELI SERDANG – Menindaklanjuti pemberitaan diduga Bupati Deli Serdang ada main dengan wastiana harahap tampaknya bermula dari BKD (Badan Kepengawaian Daerah) Deli Serdang. Hal itu disampaikan pak sekjen dari LSM TOPAN-RI (Lembaga Swadaya Masyarakat Team Operasional Penyelamatan Asset Negara) DPD Deli Serdang, saat keluar dari Kantor BKD (Badan Kepengawaian Daerah) Deli Serdang, Senin, 1 Juli 2019.

Lanjutnya menerangkan, kami akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Karena didalamnya ada Pidana dugaan penipuan dokumen. Sebab adminitrasi pembuatan dokumen pensiun wastiana harahap di BKD terkesan diatur agar tidak terjadi kesalahan. Namun setelah diteliti data dokumen pensiun Wastiana Harahap diduga terdapat kesalahan, mulai dari Surat Pengunduran diri Dr.Wastiana Harahap dibuat tanggal 02 Juli 2018, dan diterima di Kantor Bupati Deli Serdang tanggal 25 Juli 2018.

Dan hebatnya lagi tanggal 24 Juli 2018 Bupati Deli Serdang melalui BKD sudah mengusulkan Surat Pertimbangan Teknis ke BKN (Badan Kepengawaian Negara) di Jakarta. Lalu terbit Surat dari Badan Kepengawaian Negara pada tanggal 26 dan 27 Juli 2018. Badan Kepengawaian Daerah menerbitkan Surat tanggal 30 Juli 2018 dan terbitlah Surat Keputusan (SK) Pensiun Dr.Wastiana Harahap tanggal 31 Juli 2018.

Caleg dari Partai Demokrat Deli Serdang, Wastiana Harahap masih berstatus sebagai PNS (Pengawai Negeri Sipil) dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang tahun 2018 yang telah mendaftar sebagai Caleg di KPU Deli Serdang tanggal 17 Juli 2018.

Kami LSM TOPAN-RI sudah melayangkan Surat Klarifikasi tertulis yang diterima di Kantor Bupati Deli Serdang tanggal 31 Mei 2019. Terkait caleg dari Partai Demokrat Deli Serdang Dr.Wastiana Harahap yang ikut sebagai kandidat bakal caleg nampaknya sudah diatur untuk duduk di Kursi DPRD Deli Serdang sebagai Pemenang. Namun Inspektorat tidak menjawab secara lengkap dan tidak menggunakan PP 11 Tahun 2017 pasal 253, 254, dan 255.

Kami akan terus menindaklanjuti temuan dugaan kecurangan yang dilakukan antara KPU Deli Serdang dan BKD sampai ke Penegak Hukum. Karena diduga KPU Deli Serdang menerima upeti untuk meloloskan Wastiana Harahap, ujar Sekjen DPD LSM TOPAN-RI Deli Serdang.

Ditempat lain saat di konfirmasi dengan plt.BKD bapak Rustaman Sagala, mengatakan kalau pengajuan ke BKN (Badan Kepengawaian Negara) melalui Bupati Deli Serdang menggunakan Surat Usulan Pensiun Wastiana Harahap tanggal 22 Mei 2018. Bukan yang tanggal 25 Juli 2018 dari Bupati Deli Serdang. Makanya dibuat Surat Permohonan Pertimbangan Teknis ke BKN tanggal 24 Juli 2018. (Red/Ch)

Bagikan berita ini