Hasil Pansel Direksi Perusahaan Daerah, Dinilai Asal-asalan dan Tidak Sesuai Dengan Permendagri

TARGET24JAMNEWS.COM | PEMATANGSIANTAR – Hasil pemilihan Direksi Dua Perusahaan Daerah (PD) milik Pemerintah Kota Pematangsiantar yakni, PD Pasar Horas Jaya (PHJ) dan PD Pembangunan Aneka Usaha(PAUD).

Diduga telah melanggar Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No 37 Tahun 2018 Tentang pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.Hal ini dijelaskan, Martin Simanjuntak S.H. saat ditemui di Kantor Pengadilan Negeri(PN) Siantar. Jumat (12/10/18).

Menurut, Martin Pemko Siantar seharusnya mengikuti ketentuan yang sudah ada di Permendagri, meskipun tidak ada sangsi tertulis. Agar menghindari gugatan-gugatan dari element masyarakat kota siantar.

“Kembali ke normanya!! karena sudah melanggar ketentuan kemendagri kan, tapi karena tidak ada sangsi tertulis.Tapi bagi sebagian pemikiran pejabat pemko Siantar, hal itu tidak masalah. Kalau sudah seperti itu, boleh dilakukan gugatan, dengan berkelompok maupun perorangan akan hasil pansel tersebut, karena Ini sudah bentuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan.”terangnya

Seperti yang sudah diketahui. Pemko Siantar secara resmi telah mengumumkan dan menetapkan hasil dari Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PD PHJ dan PD PAUS, yang terpilih melalui website.

Dari hasil seleksi, dari 8 direksi yang dibutuhkan, hanya 4 orang yang memenuhi kriteria. Masing-masing, 2 orang yang lulus sebagai Direksi PD PHJ dan 2 orang sebagai Direksi PD PAUS.Sesuai pengumuman nomor 009/PANSEL-PDPAUS/X/2018, Direksi PD PAUS yang lulus seleksi adalah :

1. Evra Sasky Damanik
2. Sarjono Tulus PJ Siagian

Kemudian, sesuai dengan pengumuman nomor : 009/PANSEL-PDPHJ/X/2018, Direksi PD PHJ yang lulus adalah :

1. Imran Smjtk
2. Toga Sihite

Martin juga menyarankan kepada pemko Siantar agar mengkaji ulang hasil pemenang pansel setiap Prusda, seperti yang dilakukan KPU(Komisi Pemilihan Umum).”Diumumkan sesuai ranking saja kan, sehingga di peroleh Empat jajaran direksi setiap Prusda, Kecuali cuma hanya dua yang mendaftar, berarti benar lah hasil yang di umumkan itu,”tutupnya

Agar dapat diketahui,

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH yaitu, Pasal 45 ayat 1 dijelaskan , Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 46
(1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
(2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah. (Dho)

Bagikan berita ini