Heboh Soal Praktik Calo dan Pungli Gubernur Edy Dimintai Evaluasi Kadis Penanaman Modal dan PTSP Sumut

TARGET24JAMNEWS.COM || MEDAN – Gubernur Edy Rahmayadi dimintai segera mengevaluasi Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Sumatera Utara.

” Kalau memang Gubernur Edy serius dalam mewujudkan Sumut Bermartabat, maka Gubernur Edy harus segera mengevaluasinya,”” kata  Abdul  Wahab Melayu, SH,  MH, Direktur Advokasi Badan Reclasseering Muda Republik Indonesia (BRM-RI) yang juga Direktur Advokasi Pemantau  Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Provinsi Sumatera Utara kepada Target 24 Jam, Rabu (04/9-19) menanggapi dugaan kasus percaloan dan pungli di  Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumut.

Menurutnya, komitmen Gubernur Edy untuk  memajukan  Sumatera Utara sudah tidak diragukan lagi. Namun, tanpa dukungan dari semua stakeholder program mulia Gubernur Edy mustahil diwujutkan.

” Kalau bahasa sederhananya jangan sampai ada musuh dalam selimut di dalam pemerintahan Edy Rahmayadi,” tegasnya.

Nah, seperti sudah diberitakan sebelum, kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumut yang  terletak di kawasan Jalan Wahid Hasyim Medan ternyata belum  steril dari praktek calo dan pungutan liar alias pungli.

Hal ini diakui sendiri oleh Kadis Penanaman Modal dan PTSP Sumut melalui Rinto, Kabag Umum, kepada Target24/JAM di kantornya, Selasa (03/9-19).

” Saya akui untuk mensterilkan kantor ini dari praktek calo dan pungli butuh waktu. Tapi yang pasti bapak kadis berkomitmen memeranginya. Jadi diharapkan kerjasamanya dari teman teman media,” kata Rinto.

Pantau Target24 Jam, Jumat (30/8/19), sejumlah oknum tampak keluar masuk kantor PTSP yang berada di kawasan Jln. Wahid Hasyim Medan atau persisnya di depan Mako Brimob Poldasu.” Itu beberapa calonya, bang..,” ungkap sumber Target 24 Jam yang minta nama atau inisial tidak ditulis.

Menurutnya, praktek percaloan dan pungli di kantor PTSP Provsu sempat terhenti pasca kasus OTT oleh aparat Poldasu terhadap oknum PTSP.” Sekarang tampaknya kembali lagi,” ujarnya.

Masih menurut sumber yang layak dipercaya ini, aparat penegak hukum sudah saatnya lagi untuk turun tangan agar praktek percaloan dan pungli tidak berlanjut dan berkembang di kantor PTSP ini.

Sementara itu, salah seorang kepala SMA swasta di Medan mengaku harus mengeluarkan uang sebesar Rp 2,5 juta untuk perpanjangan ijin unit sekolahnya.

” Capnya aja yang gratis. Kenyataannya saya membayar juga Rp 2,5 juta,” ungkap si kepala SMA swasta di Medan yang minta nama atau pyn inisialnya tidak dituliskan dalam pemberitaan.

Ditambahkannya, praktek calo dan pungli di dinas penanaman modal dan PTSP Provsu ini sangat mengganggu tekat dari Gubernur Edy Rahmayadi menjadikan Sumut yang bermartabat.

” Gara gara praktek calo dan pungli di dinas penanaman modal dan PTSP provsu bukannya Sumut bermartabat tapi Sumut bermartabak,” cetusnya mencibir sembari meminta Target24 JAM menghitung jumlah SMA se provinsi Sumatera Utara dengan dikalikan Rp 2,5 juta. (wn)

Bagikan berita ini