Himbauan Polisi Agar Debt Collector Jangan Seperti Premanisme

MEDAN-Aksi premanisme oknum debt collector kerap muncul ketika melakukan eksekusi paksa untuk menarik unit motor nasabah yang menunggak pembayaran.‎‎‎

Akibat dari perampasan dan kekerasan muncul situasi kamtibmas di depan publik, seakan-akan terjadi premanisme.

Untuk menekan tindakan kekerasan yang meresahkan warga, Polrestabes Medan menggelar sosialisasi UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan pihak lising dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di Aula Bhayangkara Polrestabes Medan. Selasa (8/5/2018)

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan hubungan antara pihak perusahaan (leasing) terhadap nasabah awalnya harmonis. Namun dalam proses pembayaran tidak harmonis lagi. ‎

“Saya menyoroti bagaimana UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia diperlakukan untuk mengatasi masalah sengketa. Yang awalnya harmonis namun karena ada masalah pembayaran jadi enggak harmonis,” ucap Dadang.‎

Dadang menambahkan sebenarnya UU No 42 tahin 1999 ini adalah masalah perdata. Namun karena ada masalah kekerasan muncul tindak pidana.

“Cara bertindak di luar prosedur selama ini lah yang ditakutkan masyarakat atau nasabah. Cara bertindak yang di luar prosedur. Seharusnya pihak leasing selektif dalam memprofilling calon nasabah. Jangan ketika dalam proses pembayaran terjadi kredit macet hingga laporan polisi. Dari awal, leasing harus tahu apakah nasabah sanggup melakukan pembayaran,” sebutnya.

Selanjutnya, bagaimana metode melakukan eksekusi terhadap unit dari nasabah agar tidak menimbulkan dampak kekarasan, premanisme.

“Proses profilling pihak perusahaan juga harus selektif. Jika dari hulu sudah baik pasti hilir juga baik. Enggak ada lagi eksekusi dengan cara kekerasan,” tutupnya.(Jgw)

Bagikan berita ini