JR Saragih-Ance Selian Masih Menunggu Hasil Dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Medan-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah mengabulkan sebagian gugatan Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian terkait sengketa Pemilihan Gubernur Sumut 2018 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Sabtu, (03/03/2018). Namun pasangan tersebut tidak otomatis lolos sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 karena masih ada tahapan yang harus dilakukan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida ketika dikonfirmasi awak media melalui Handpone Selularnya menyatakan, bahwa keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut yang mengabulkan gugatan sengketa pilkada 2018 Sumatera Utara, JR Saragih dan Ance Selian, belum bisa mencabut keputusan KPU Sumatera Utara. Keputusan KPU Sumatera Utara adalah tidak meloloskan pasangan JR Saragih-Ance menjadi peserta pemilihan Gubernur Sumatera.

Prosedur yang telah dilakukan KPU Sumut dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi data sudah sesuai dengan prosedur. Mereka telah menjalankan legal formal sesuai dengan tata cara prosedur dalam meneliti berkas bakal calon. “Hasilnya seperti itu. Keputusan yang mereka ambil tentu sudah dikonsultasikan ke pusat,” ujarnya.

Dalam proses tersebut, berkas fotokopi legalisasi ijazah JR Saragih dinyatakan tidak sah setelah diverifikasi ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Alasannya, JR Siragih mengirim berkas fotokopi ijazah sekolahnya dengan legalisasi yang tidak diakui Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Padahal salah satu syarat pencalonan kepala daerah adalah dokumen pendidikan minimal sekolah menengah atas, yang telah dilegalisasi pihak sekolah. Jika sekolah tersebut sudah tidak ada, legalisasi bisa ke dinas pendidikan tempat sekolah itu berada.

“Diklarifikasi (ijazah JR Saragih) oleh KPU. Hasilnya menyatakan atas nama calon tersebut tidak melakukan legalisir (legalisasi) di dinas terkait,” ujarnya. “Jadi tidak pernah melegalisir di sana (Disdik DKI Jakarta).”

Dalam putusannya, Bawaslu merekomendasikan JR Saragih untuk melegalisasi ijazahnya kembali. “Keputusan Bawaslu Sumut itu memohon agar meminta legalisir ijazah kembali, Bukan membatalkan keputusan KPU,” ujar Evi.

Sementara, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Iskandar Zulkarnaen menyatakan, “berdasarkan keputusan Bawaslu Sumut, dia diberikan kesempatan untuk melegalisasi foto copy ijazahnya ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan wajib menyerahkannya ke KPU Sumut selaku termohon. Bilamana proses legesnya itu sudah benar menurut undang-undang, baru akan kita lakukan proses selanjutnya, misalnya melakukan perubahan atau pembatalan SK 07 tentang penetapan paslon.”

JR Saragih masih harus melakukan legalisasi ijazah SMA-nya ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta, karena SMA JR Saragih yang sudah tutup berada di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat.

Hingga kini JR Saragih-Ance Selian masih berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut karena KPU belum mencabut atau membatalkan SK Nomor 7 tersebut.

Berdasarkan putusan Bawaslu tersebut, KPU Sumut memiliki waktu 7 hari sejak salinan putusan diterima. Hingga kini KPU masih menunggu salinan putusan Bawaslu.

“Kita tunggu putusannya datang, baru kita lakukan apa yang bisa dikerjakan secepatnya, karena dibatasi 7 hari. Kita pelajari dulu, baru kita bisa berkoordinasi dengan Pak JR, kapan bisa berangkat ke sana (Jakarta). Karena perintahnya begitu. Artinya, kita harus sama-sama, nggak bisa salah satu pihak,” ujar Iskandar.

Bagikan berita ini