Kades Juliadi Bantah Dana Program PKK Desa Mekarsari Deli Tua Masuk Kantong Pribadi

TARGET24JAMNEWS.COM || DELI SERDANG – Kepala Desa (Kades) Sukamakmur kecamatan Delitua kabupaten Deliserdang, Juliadi membantah dana program TP PKK masuk ke kantong pribadi.

” Dana program TP PKK sudah dijalankan sesuai ketentuan. Tidak ada yang diselewengkan apalagi masuk kantong pribadi,” kata Juliadi kepada Target24 Jam di kantornya, Jumat (13/9-19).

Menurutnya, setiap penggunaan angaran yang dananya bersumber baik dari ADD, DD maupun sumber lainnya dilaksanakan secara profesional dan transfaran, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

” Ke depannya saya mohon kerjasamanya yang baik. Kalau pun saya terkadang tidak ada di kantor itu karena memang saya ada kegiatan di luar,” sebutnya.

Terkait dengan pengutipan uang bagi warganya yang mengurus surat menyurat, Juliadi juga secara tegas membantahnya.

Sebelumnya seperti sudah diberitakab, bahwa sejumlah warga minta Inspektorat Pemerintah Kabupaten Deliserdang segera turun tangan untuk mengusut dana yang dialokasikan untuk TP PKK Desa Mekarsari kecamatan Deli Tua.

” Kami khawatir dana yang dikucurkan ke TP PKK cuma masuk kantong pribadi ketuanya saja yang juga merupakan isteri Kepala desa.Karena, gak jelas apa yang sudah dikerjakan,” ungkap salah seorang warga yang juga di’amini’ beberapa warga lainnya kepada Target24 Jam, Kamis (12/9-19).

Dikatakan, sejak kepemimpinan Juliadi selaku kepala desa, program dari TP PKK yang semestinya berkontribusi di dalam pembangunan desa nyaris tidak ada sama sekali.

” Makanya kita heran. Kemana semua uang yang dikucurkan ke TP PKK?,” sebutnya.

Ditambahkannya, beberapa waktu yang lalu warga sempat dihebohkan dengan dugaan mark up proyek tanggul yang dilakukan Juliadi.

” Gara gara kasus itu kabarnya Juliadi sempat berurusan dengan aparat penegak hukum dari kejatisu. Tapi gak jelas gimana kelanjutannya. Kelihatannya aman aman aja,” keluhnya.

Dari pantauan Target24 Jam, Kades Juliadi yang sebelumnya karyawan di salah satu pabrik di kawasan Gang Ladang Medan Johor sering tidak berada di kantornya. Pembangunan infrastruktur jalan juga belum maksimal. Warga yang mengurus surat menyurat pun dikutip biaya (wn)

 

Bagikan berita ini