Kadis PPKB Provsu Hidayati Diduga “Tidak Tertib Administrasi”


TARGET24JAMNEWS.COM||
Medan – Indikasi ketidakbenaran implementasi tiga Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani Dr Ir Hidayati MSi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara (Kadis PPKB Provsu) pada tanggal 10 Februari 2020 yang lalu semakin kuat.

Hal tersebut dinyatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Proletar Ridwanto Simanjuntak kepada wartawan di Medan, Senin (20/4/2020).

Ketiga SPT tersebut diduga prematur, sebab SPT tersebut lebih dahulu ditandatangani Hidayati, kemudian pada tanggal 2 Maret 2020 keluar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/128/KPTS/2020 tentang Satuan Biaya Dan Penandatanganan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Diantara ketiga SPT yang ditandatangani Hidayati tersebut terdapat nama FN dan EADP dimana keduanya merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sedangkan pada Lampiran I keputusan Gubernur tersebut diatas untuk Tingkat E diatur Perjalanan Dinas PNS Gol IV, PNS Gol III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 dan untuk Tingkat F diatur Perjalanan Dinas Gol I/II Dan Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan SMA, SMK.

Oleh karena SPT tersebut lebih dahulu ditandatangani Hidayati baru kemudian keluar keputusan Gubernur, jika SPT tersebut benar-benar diimplementasikan, siapa yang membayar/menanggung Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) PTT tersebut.?

Apabila ditelaah secara cermat masih ada kejanggalan lain terkait ketiga SPT tersebut dimana SPT Nomor:094/9/SPT-PPKB/II/2020 untuk perjalanan dinas tanggal 26 Februari s.d 13 Maret 2020, sedangkan SPT Nomor:094/11/SPT-PPKB/II/2020 untuk perjalanan dinas tanggal 12 s.d 14 Februari 2020 dan SPT Nomor:094/13/SPT-PPKB/II/2020 untuk perjalanan dinas tanggal 17 s.d 19 Februari 2020.

Menurut Ketua LSM Suara Proletar Ridwanto Simanjuntak, SPT yang ditandatangani Hidayati tersebut diduga tidak tertib administrasi. Idealnya, kedua SPT yang terakhir adalah untuk perjalanan dinas setelah tanggal 13 Maret 2020 bukan sebaliknya untuk perjalanan dinas sebelum tanggal 26 Februari 2020, dan logika administrasi ketiga SPT ini dimana, tandas Ridwanto Simanjuntak.

Sebelumnya, Kepala Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kadis PPKB) Provinsi Sumatera Utara Dr Ir Hidayati MSi ketika dikonfirmasi awak media melalui Handphonenya ke nomor 0821675261xx tidak menjawab. (Red)

Bagikan berita ini