Kasus ‘Uang Ketok’ APBD Sumut, Kuasa Hukum Musdalifah Kecewa Putusan Hakim 

TARGET24JAMNEWS.COM  | MEDAN – Rinto Maha dan Jundri Rasdiaman Berutu, tim kuasa hukum salah seorang terdakwa kasus ‘uang ketok’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran (TA) 2012-2015, Musdalifah, kecewa berat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Kekecewaan itu lantaran majelis hakim menjatuhkan hukuman selama enam tahun terhadap kliennya, Musdalifah. Padahal, dalam kasus ini Musdalifah hanya berstatus sebagai anggota biasa pada periodesasi DPRD Sumut. Hukuman yang diterima mantan Calon Bupati (Cabup) Deliserdang itu lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada eks pimpinan DPRD Sumut, seperti Saleh Bangun, M Affan, Ajib Shah, Kamaluddin Harahap, dll.

“Bahwa proses persidangan yang telah dilalui sebanyak 22 kali persidangan tidak berguna, karena jaksa penuntut umum (JPU) dalam tuntutannya tidak mengungkap fakta-fakta persidangan. JPU hanya melakukan pengulangan dakwaan,” ungkap Rinto Maha dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan di Medan.

Katanya lagi, pada persidangan ada begitu banyak fakta yang dikesampingkan JPU dan hakim, mulai dari adanya saksi Hamamisul Bahsyan yang berubah-ubah dalam memberikan keterangan dalam tiap persidangan.

Selain itu, saksi JPU, Muhammad Alinafiah (mantan Bendahara Sekretariat DPRD Sumut) dan Randiman Tarigan (mantan Sekretaris DPRD Sumut) adalah “Dader” atau pelaku pemberi uang suap. Dan, lanjutnya, fakta persidangan bekas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho tidak pernah memberikan uang ke masing-masing terdakwa dan Alinafiah serta Randiman tidak menjadi tersangka karena dilindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rinto Maha juga menyinggung soal Evi Diana Sitorus, istri mantan Gubsu, Erry Nuradi. Kepada hakim, Rinto mengatakan, Evi Diana mengakui penerimaan uang suap bersama-sama dengan Hamamisul Bahsyan dan Zulkarnain ST alias Zul Jenggot. Namun pada faktanya, baik Evi Diana maupun Zul Jenggot tidak dijadikan tersangka.

“Bahwa ada pengakuan saksi Alinafiah dan Randiman Tarigan terkait ditambah-tambahkannya barang bukti oleh saksi di depan penyidik. Bahwa ada terungkap fakta persidangan terkait manipulasi barang bukti yang dilakukan oknum penyidik yaitu barang bukti No.281. Dan atas fakta ini, majelis hakim menutup mata inderawi dan nuraninya, atas fakta ini tidak diungkap di putusan,” tandasnya. 

Dia juga menegaskan, apa yang disampaikan dan dibacakan majelis hakim dalam putusan bukanlah fakta persidangan akan tetapi pembacaan dakwaan, karena hakim anggota UGO, SH dalam pembacaan putusan, bukan sedang membaca fakta-fakta persidangan akan tetapi dakwaan JPU.  

Tujuan persidangan, sambungnya, untuk mencari kebenaran hakiki yaitu kebenaran materiil. Tapi itu tidak tercapai karena JPU KPK memanipulasi fakta persidangan dalam tuntutan antara lain, terdakwa telah memberikan buku catatan pengeluaran terdakwa, yang menurut JPU dalam tuntutan para terdakwa tidak memiliki buku pembanding tersebut adalah sesat.

Kemudian, ada fakta persidangan persesuaian saksi a de charge Rido Hasiolan dan Hendrik bersesuaian dengan barang bukti rekaman percakapan Randiman Tarigan yang menyebutkan secara jelas pinjaman angka Rp500 juta dan atas ini hakim bukan lalai akan tetapi abai. “Hanya orang tuli di persidangan yang mengaku tidak mendengar rekaman tersebut,” tukasnya.

Bahwa, ucapnya, barang bukti yang dihadirkan KPK berhubungan dengan tindak pidana suap yang dituduhkan adalah BB 281 dan BB 144 adalah barang bukti bukan orisinil lagi karena adanya “turut campur” penyidik dalam perkara tersebut. 

Selanjutnya, tidak ada parameter yang jelas atas pertimbangan hakim dalam mengungkap kasus tersebut. “Kenapa si A kena empat tahun atau si B kena enam tahun? Semua hanya berdasarkan analisa rekaan belaka, semua bukti-bukti yang dihadirkan JPU tdk dipelajari hakim. Hakim hanya melihat barang bukti dari jarak 1.2 meter ketika JPU menyampaikan ke saksi mengenai barang bukti tersebut, sehingga untuk menilai barang bukti petunjuk hakim hanya berdasarkan penglihatan sekilas dalam persidangan (barang bukti tidak dicopy atau diserahkan ke hakim, red),” bebernya.

“Bagaimana mungkin dapat diterima akal sehat terdakwa disebut lebih “hitam” dari pimpinan atau terdakwa yang lain? Dalam persidangan yang berlangsung, tidak ada lagi asas praduga tidak bersalah, menyerah diberi hadiah empat tahun penjara dan yang dianggap melawan diberikan ganjaran enam tahun,” pungkasnya.

“Bahwa pengungkapan kasus DPRD Sumut hanya berdasarkan catatan subjektif Alinafiah yang notabene adalah “dader” sesuai Pasal 55 KUHP dan jo pasal 5 ayat 1 UU TPK,” tutupnya. (*)

Bagikan berita ini