Kesatuan Niaga Celluler Indonesia Demo Ke Gedung DPRDSU

Medan – Ratusan pedagang yang menamakan diri Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) berunjuk rasa ke gedung DPRDSU . Mereka menggelar demonstrasi di mulai dari Bundaran Majestik, Jalan Gatot Subroto, lalu berlanjut ke kantor DPRD Sumut

Kehadiran mereka ke gedung Dewan tersebut ingin menyampaikan aspirasinya menolak ketentuan yang membatasi jumlah kartu yang dapat diregistrasi untuk menggunakan layanan internet. mengingat  kesulitan dan kekhawatiran pedagang kartu seluler itu setelah adanya aturan pembatasan registrasi.

Ketua Kesatuan Niaga Celluler Indonesia Sumut Ridwansyah Saragih menyampaikan pedagang kartu seluler itu mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memberlakukan kewajiban registrasi dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK),namun pedagang kartu seluler sangat keberatan ketika muncul aturan baru yakni registrasi mandiri hanya boleh dilakukan paling banyak tiga kartu untuk satu KTP.

“Jika aturan itu terus diberlakukan, hampir dapat dipastikan sekitar 800 ribu gerai dengan pekerja 1,5 juta jiwa yang menjual kartu seluler di Indonesia akan tutup.Bila setiap pedagangnya sudah berkeluarga dan memiliki satu anak, ada sekitar 4,5 juta jiwa yang terdampak kebijakan ini,” tutur Ridwansyah. Selasa (3/4/2018)

Saat pertemuan dengan manajemen Telkomsel belum lama ini, sempat dijanjikan pedagang kartu seluler dapat meregistrasi kartu internet lebih dari tiga kartu untuk satu KTP.

“Kami sempat gembira, bahkan membuat syukuran dengan memberikan bantuan kepada anak yatim,” tuturnya.

Namun Telkomsel mengeluarkan surat pemberitahuan yang menyebutkan pedangan kartu seluler tidak dapat meregistrasi lebih dari tiga kartu untuk satu KTP.

“Kalau itu dilakukan, sudah pasti usaha kami mati ,kita tahu  pemasukan pedagang kartu seluler dari pengisian pulsa sudah sangat sedikit karena kebolehan pusat”tegasnya.

Anggota DPRD SU dari Fraksi Gerindra Yantoni Purba menerima massa dari Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) menuturkan Penolakan tersebut  yang disampaikan massa Kesatuan Niaga Celluler Indonesia dalam unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut adalah interpretasi yang sangat baik,Yantoni menjelaskan aturan tersebut dibuat Kemenkominfo, karena ketentuan tersebut bertujuan menertibkan dan menimbulkan tanggung jawab dalam penggunaan kartu seluler.

Yantoni berjanji akan mengirim surat ke DPR RI mengenai hal tersebut setelah rapat Badan Musyarah ,juga nantinya akan direkomendasikan ke Ketua DPRDSU Wagirin Arman SSos.(Hry)

Bagikan berita ini