Komisi 1 DPRD Kabupaten Simalungun RDP dengan Pangulu, Beserta Perangkat Terkait Pungli Sembako, BLT DD, dan BST

RDP Yang Diadakan di Ruang Harungguan Kecamatan Hutabayu Raja

TARGET24JAMNEWS.COM || SIMALUNGUN – Adanya pungutan terkait bantuan dari pemerintah seperti sembako, BLT DD dan BST dinagori silakkidir, kecamatan hutabayu raja, kabupaten simalungun membuat komisi 1 Dprd kabupaten Simalungun melakukan sidak untuk dengar pendapat antara anggota Dprd komisi 1 kabupaten simalungun dengan Pangulu Saut sirait SH, para gamot beserta perangkat , dan juga dihadiri oleh Ketua maujana nagori silakkidir di harungguan kecamatan hutabayu raja.

Dengar pendapat yang dihadiri anggota komisi 1DPRD Kabupaten simalungun diantaranya Histony sijabat, Benfri sinaga, Bona uli rajagukguk, Agus irawan sinaga, sastra J. Sirait, UC.alatas siagian, arifin panjaitan , dan yunita veronika munthe.

Demikian dengan yang lainnya ada Camat Hutabayu raja Bangun sihombing sstp, Kapolsek tanah jawa AKP. Samsul Baharuddin, dan mewakili danramil tanah jawa sertu Tugio.

RDP yang diadakan di ruang harungguan Kecamatan hutabayu raja berlansung dengan aman dan tentram walau kadang terdengar suara gemuruh dari luar gedung yang diduga suara masyarakat  (warga ) nagori silakkidir setiap para gamot ( kadus) memberikan pernyataan terkait pungutan yang diadaakan disetiap dusun.

Dalam RDP para gamot membenarkan bahwa adanya pungutan yang dilakukan sebesar Rp.10.000  pada pembagian sembako, namun pada pembagian BLT DD, dan BST para gamot membantah melakukan Pungutan sebesar Rp.50.000, dan Rp.100.000 kepada masyarakat melainkan atas keiklasan masyarakat yang memberikan kepada para gamot, sebagai uacapan terimah kasih ucap para gamot didepan para anggota dprd komisi 1 kabupaten simalungun.

Terkait laporan warga kepada pihak berwajib hal ini dibenarkan oleh
Kapolsek tanah jawa AKP. Samsul B.dalam RDP  bahwa pihak berwajib sudah menerima pengaduan masyarakat dan sudah memberikan berkas laporan kepada polres simalungun karena laporan warga tersebut adalah termasuk dalam Tipiter ( tindak pidana tertentu ) ucapnya.

Dalam RDP dengan komisi 1 DPRD Kabupaten Simalungun dengan Pemerintah nagori silakkidir anggota DPRD komisi 1 Bona uli rajagukguk mengatakan bahwa dalam penyelesaian dalam masalah ini anggota DPRD menyerahkan perkara ini kepada APH ( Aparatur Penegak Hukum) dan hal ini sudah dilaporkan kepada polres simalungun, dan Polda sumatera utara.

Demikian dengan anggota dewan lainya Benfri sinaga Amd. Sangat menyayangkan sikap pemeritahan nagori silakidir yang seharusnya memberikan bantuan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terbantu karena terdampak covid – 19. Bukan malah melakukan pungutan .

Masih anggota komisi 1 lainnya agus irawan sinaga juga menyayangkan para relawan yang melakukan pungutan kepada warga nagori silakidir dimana masyarakat seharusnya dibantu bukan malah dipersulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sama halnya dengan Ucok alatas siagian anggota DPRD komisi 1 kabupaten simalungun ini yang juga merupakan putra kelahiran Kecamatan Hutabayu raja sangat menyayangkan sikap kepemimpinan pemerintah nagori silakkidir dan berharap untuk kedepanya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di kecamatan hutabayu raja ucapnya (Antoni.s)

Bagikan berita ini