KPK Diminta Audit KPUD Sumut Terkait Dugaan KKN Dalam Penayangan Iklan Kampanye dan Penayangan Iklan Sosial

TARGET24JAMNEWS.COM  || MEDAN –  Forum Wartawan Unit KPUD Sumut yang tergabung dalam Forum Solidaritas Wartawan Se-Sumatera Utara, menilai penyelenggara pemilu ada dugaan kuat terindikasi dalam penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan anggaran uang negara pada Pemilu tahun 2019 , Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut.

Diduga terkait penyalahgunaan kekuasaan, Ketua dan Komisioner KPUD Sumut, dalam Penunjukkan Teknis (Juknis) fasilitasi penayangan iklan kampanye melalui media bagi peserta pemilihan umum tahun 2019, dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,7 miliar, tidak melalui mekanisme hukum dan undang-undang tentang tranparansi (keterbukaan) dan kuat dugaan juga dalam penunjukkan media (elektronik, cetak dan daring) di tunjuk berdasarkan sepihak (unsur pribadi), melalui rapat pleno tanpa pengumuman ke media yang ada di KPU Sumut yang selama ini sebagai mitra dalam bekerjasama.

Begitu juga terkait penayangan iklan sosialisasi ke media dengan pagu anggaran sebesar Rp 2 miliar, juga diduga sarat oleh kepentingan dan ketidak transparansian dalam menyalurkan uang rakyat tersebut.

Ketua Forum Solidaritas Wartawan Se-Sumut Nelly Simamora, Amd yang didampingi oleh Sekretarisnya Zainul Arifin Siregar SAG dalam jumpa persnya di pelataran parkir gedung KPUD Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan mengatakan bahwa indikasi Ketua dan Komisioner KPU Sumut dalam penyalahgunaan kewenangan sudah terbukti dengan tidak transparansi dan memilih sepihak mitranya dalam penayangan iklan kampanye dan iklan sosialisasi ke media.

“Dalam Juknis fasilitasi penayangan iklan kampanye melalui media bagi peserta pemilihan umum tahun 2019, dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,7 miliar tidak adanya pemberitahuan/pengumuman terkait hal tersebut pada media yang berpos di unit KPUD Sumut sebagai mitra. Main tunjuk sepihak saja melalui rapat pleno Ketua /Komisioner KPUD Sumut. Begitu juga dengan iklan sosialisasi yang penunjukkannya ke media cetak dan elektronik sangat tertutup, tanpa boleh di ketahui pihak manapun,” tukas Nelly Simamora.

Dalam hal ini, Nelly juga mengatakan bahwa pihaknya akan tetap terus melanjutkan masalah ini sampai ke jalur hukum.

“Kita juga sudah melayangkan surat pertama ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Sumut. Dan hari ini, Kamis 18 April 2019, kita akan melayangkan surat yang kedua lagi ke PPID KPUD Sumut. Kita juga minta pihak KPK segera mengaudit dana anggaran Pilpres tahun 2019,” terangnya.

Sementara pihak Pengamat Hukum, Ibeng S Rani dalam hal ini angkat bicara. Ibeng dalam hal ini mengutarakan bahwa, pihak penyelenggara pemilu menyalurkan dana anggaran dalam penayangan iklan kampanye dan iklan sosialisasi tidak transparan merupakan dugaan korupsi.

“Dugaan korupsi tadi dapat dibuktikan dari adanya penyaluran dana penayangan iklan kampanye dan iklan sosialisasi yang tidak transparan, kalau tidak transparan, berarti telah terjadi dugaan korupsi,” tandasnya.

Begitu juga dengan Anggota Dewan DPRD Tk 1, Sumut Komisi 1, Sarma Hutajulu SH, menyayangkan ketidak transparansian pihak KPUD Sumut dalam penayangan iklan kampanye dan iklan sosialisasi.

“Kita minta agar pihak KPUD Sumut dalam menjalankan tugasnya dan menggunakan anggarannya, haruskah transparansi dan keterbukaan,” himbaunya.

Wartawan media ini juga mengkonfirmasi ke KPUD Sumut melalui via seluler, namun Mulia Banurea, mantan Ketua KPUD Sumut sebelumnya yang bersedia menerima panggilan telephone.

Mulia Banurea saat di konfirmasi terkait kucuran dana penayangan iklan sosialisasi yang di duga dana ‘siluman’ yang menurut juknis sudah diatur dengan keterbatasan dana, kini KPU Sumut dapat mengucurkan dana iklan sosialisasi sebesar Rp 2 miliar, seminggu sebelum pilpres.

“Sehubungan dengan adanya demo para wartawan di KPU Sumut tentang penayangan iklan kampanye yang tidak menyeluruh, makanya kami putuskan untuk mendatangi pihak KPU RI agar dapat mengucurkan dana iklan. Dimana dana penayangan iklan sosialisasi selama ini telah terkunci, maka kamipun memohon agar dana iklan sosialisasi tersebut untuk di buka krannya, supaya kami bisa menyalurkan dana iklan sosialisasi itu ke media yang belum menerimanya,” ujar Mulia Banurea.(Red)

Bagikan berita ini