Penjelasan KPU & Bawaslu Sumut Terkait Dokumen JR Saragih Dan Sihar Sitorus

TARGET24JAM | Medan – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi (KPUD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Mulia Banurea menyatakan, bahwa alasan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih – Ance Silian yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPUD Sumut saat acara “Dialog Interaktif Peran Masyarakat dalam Pilkada Serentak di Sumatera Utara” yang digelar di Medan Club Medan, Senin (19/2/2018).

Menurut Mulia Banuarea, pada tanggal 19 Januari 2018 bahwa KPU Sumut menerima surat keterangan dari Disdik DKI Jakarta. Dimana tahapan itu berdasarkan PKPU No. 1 Tahun 2017 untuk melengkapi dokumen yang sudah diserahkan oleh KPU pada tanggal 17Jan 2018 yaitu Rapat Pleno Terbuka Penyerahan Berita Acara Hasil Penelitian Pecalonan Gubernur dan Wagubsu.

“Jadi transparansi itu sudah kita lakukan,” tegas Mulia.

Bahwa tahapan untuk melengkapi hal itu tanggal 18 sampai 20 Januari 2018. Diserahkan dokumen itu, yaitu ditujukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta kepada Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat itu menyampaikan kepada KPU.

“Disini ada Bawaslu, tanggal 18 Januari 2018, kami menerima surat dari Bawaslu Sumut setelah kita berikan berita acara Hasil Penelitian dari masing-masing bakal Paslon. Tanggal 18 kami menerima surat dari Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, tanggal 19 Januari kita melakukan itu dan sudah kita surati. Di tanggal 22 Januari 2018, tahapan itu berdasarkan PKPU adalah tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 26 Januari. KPU memiliki otoritas untuk melakukan penelitian secara internal,” ungkap Mulia.

Pertanyaannya, kata Mulia, kalau masuk dokumen direspon oleh Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta terkait menjawab pertanyaan Surat KPU Sumut kepada Dinas Pendidikan tersebut maka administrasi itu tetap berlaku.

“Kami sebagai penyelenggara adalah melaksanakan aturan itu yaitu prosedural administrasi. Dokumen yang diserahkan pada masa pendaftaran itu menjadi dasar KPU untuk melakukan klarifikasi. Jadi dokumen yang diserahkan itu menjadi dasar KPU melakukan klarifikasi,” ujarnya.

Terkait adanya putusan Mahkamah Agung dari JR Saragih, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menjelaskan yang penting dibutuhkan itu syarat menjadi calon itu adalah legalisir ijazah bukan ijazah asli.

“Legalisir ijazah itu ya tidak diakui instansi terkait (Disdik DKI Jakarta,red) dan itu menjadi rujukan. Kemudian di tanggal 9 Februari, surat dari Plh.Sekretaris Dinas DKI Jakarta datang ke KPU tapi tidak langsung disurat itu mengatakan bahwa membuat surat keterangan ditujukan kepada Partai Demokrat sebagai Partai Pengusung dan Partai Demokrat itu menyampaikan kepada KPU dan tidak ada penerusan kepada KPU. Apakah ini dapat dijadikan landasan,” tegasnya lagi.

“Kalau terkait apa sudah sudah diputuskan KPU secara profesional dan KPU tidak akan melakukan keberpihakan kepada siapapun. Semua ini sudah dilakukan secara terbuka dan proses transparansi. Kalau dianggap KPU ada potensi untuk melakukan pencemaran nama baik ini menjadi momentum kami untuk menjelaskannya. Apapun proses yang dilakukan di Bawaslu, KPU Sumut akan mengikuti proses dan ini menjadi momentum untuk menjelaskan supaya tidak ada dusta diantara kita. Apapun yang sedang dilakukan oleh KPU ini merupakan tanggung jawab renteng (bersama,red), yang diketahui KPU RI, diketahui KPU Provinsi,” sambungnya.

Sedangkan terkait dokumen pencalonan JR Saragih di Kabupaten Simalungun, Mulia menjelaskan pada saat itu JR Saragih memiliki legalisir ijasah itu.

Masalahnya sekarang, ungkap Mulia, yang kami pertanyakan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta, legalisir ini benar atau tidak?, jawabannya tidak benar, ya uwes ini menjadi rujukan KPU Sumut, tutup Mulia mengakhiri penjelasannya.

Masih dikesempatan sama, Anggota Bawaslu Sumut Aulia Andre mengatakan, bahwa Bawaslu belum pernah mengeluarkan rekomendasi. Bawaslu hanya mengirimkan pada tanggal 17 Januari 2018 judulnya “Catatan Pengawasan Melekat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait Tahapan Pencalonan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018.

“Dalam catatan Bawaslu ada 2 yakni pertama Bawaslu meminta KPU untuk meneliti ulang ijazah Sihar Sitorus. “Jadi nggak benar kita itu sudah meminta KPU untuk meniliti,” akuinya.

Kedua, Aulia Andre menyebutkan, bahwa terhadap dokumen fotocopy ijazah bakal calon Gubenur Sumatera Utara atas nama Jopinus Ramli Saragih, Bawaslu mengusulkan KPU Sumut untuk melakukan penelitian ulang terhadap keabsahan dokumen ijazah legalisir dan sebagainya sampai batas waktu perbaikan syarat dibacakan.

“Jadi itu dia digaris bawahi sampai batas waktu masa perbaikan syarat pencalonan. Nah itu, tidak ada merekomendasi hanya catatan. Sama juga kami memberikan catatan terhadap proses di Pendaftaran. Inikan Tahap Pencalonan Pendaftaran,” ungkapnya.

Hari ini merupakan batas terakhir perbaikan tuntas dan sudah diregistrasi setelah diregistrasi maka Bawaslu sesuai peraturan Bawaslu No 15 tahun 2017 yang waktu 12 hari kalender bukan hari kerja, Sabtu dan Minggu juga harus dimasukkan. Terhitung mulai besok (20/2/2018) walaupun belum ada jadwalnya karena sudah masuk waktunya. Saya tidak bisa mengomentari hal-hal yang subtansi. Biarlah itu disampaikan pihak pemohon dalam Persidangan Musyawarah Sengketa di Bawaslu dan kemudian menjadi jawaban dari pihak termohon dalam sidang sengketa Bawaslu Provinsi. Biarlah nanti forum itu yang memboomingkan dan mencari apa sebenarnya yang terjadi,” ujarnya.

Disoal berkas Sihar Sitorus, dalam catatan Bawaslu bahwa Sihar Sitorus itu belum menyerahkan SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) .

“Waktu itu kan ada surat keterangan dan sudah diterima kemudiankan akan melengkapi SKPI karena belum sesuai dengan format SKPI. Jadi sidang pleno juga meliputi itu. Tanggal 17 Februari itu ada 2 materinya, satu terkait ijazah Sihar Sitorus dan satu lagi ijazah JR Saragih, bukan hanya JR Sagih saja waktu itu. Kami mencatat 2 hal yang disampaikan KPU dalam sidang pleno terbuka itu,” kata Aulia Andre mengingatkan.

Alia Andre juga menegaskan bahwa tentang ijazah Sihar itu sudah dilaporkan dan sedang diproses, ada syarat-syarat formil yang harus dipenuhi.

“Kalau misalnya sudah melewati hari kita umumkan, bagaimana status laporannya jangan sampai pencemaran. Soal JR Saragih, memang hari ini terkahir juga untuk kami melakukan registrasi. Jadi 12 hari itu sudah termasuk besok,” pungkasnya mengakhiri penjelasannya dihadapan audience dialog publik.

Bagikan berita ini