Poldasu Ancam Pidanakan Penjual Minyak Eceran Skala Besar

TARGET24JAMNEWS.COM || MEDAN –  Seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 53 UU No. 22 tahun 2001 dijelaskan, barang siapa melakukan pengolahan Migas tanpa izin diancam  pidana maksimal tiga tahun penjara dengan denda maksimal Rp 30 miliar. Poldasu sejauh ini belum memberikan sanksi kepada para penjual minyak eceran yang terjual bebas di masyarakat.

“Bentuk pasal ini belum kita terapkan di masyarakat,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto,Sabtu (19/10/2019).

Pasalnya, kata orang nomor satu di Polda Sumut ini, pihak Pertamina sampai saat ini belum pernah melakukan koordinasi ke Polda Sumut.

“Kita mengetahui bahwa peraturan seperti itu ada,namun belum ada masukan dari pihak Pertamina terkait hal yang demikian,”ujarnya.

Mantan Wakapolda Sumut ini juga membeberkan seharusnya pihak Pertamina kalau sudah mengetahui banyaknya penjual minyak eceran harus lebih giat lagi menuntaskannya.

“Kebiasaan mereka buang badan bukannya mereka harusnya tahu di mana rumah  mereka yang bocor?” kata pria dengan bintang dua dipundaknya ini.

Sejauh ini, masih dikatakan Agus, pihaknya (Polda Sumut) belum melakukan tindaklanjut terkait penjual minyak eceran.

“Kalau mereka resah, silahkan koordinasi ke kita,” ujarnya.

Masih dikatakan Agus, pihaknya juga meminta informasi apabila ada pemain minyak eceran dalam skala besar biar bisa ditangani Polda Sumut.

“Kalau ada  informasi yang menjual minyak eceran dalam skala besar ,silahkan informasikan ke Poldasu agar bisa ditangani,” terangnya.

Terpisah, Benny Hutagaol, Sales Executive Pertamina Retail IV mengatakan, masyarakat dilarang membeli BBM jenis apapun untuk dijual kembali karena bertentangan dengan UU No.22/2001.

“Siapa saja yang melanggar pasal 53 UU No. 22 tahun 2001 tentang migas bisa diancam pidana maksimal tiga tahun penjara dengan denda maksimal Rp 30 miliar,” kata Benny.

Benny menegaskan, pelarangan ini juga berlaku pada kios-kios penjual yang memperdagangkan berbagai jenis BBM untuk mencari untung.

“Alasannya karena hal tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan penjual dan orang lain,” terangnya.

“Apalagi lokasinya di wilayah perkotaan, kecuali daerah tersebut jauh dari SPBU,” terang Benny.

Menurutnya, jika ada yang mengeluarkan rekomendasi untuk penjualan BBM di wilayah kota artinya itu salah, karena melanggar UU Migas.

“Misalnya pelarangan dalam pembelian BBM jenis premium, karena oknum membeli dalam jumlah banyak nantinya masyarakat yang membutuhkan Premium akan kesulitan,” ujarnya.

Benny mengharapkan ke depannya tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan kesempatan membeli dan menjual kembali BBM termasuk jenis premium.

Sementara itu pantauan wartawan target24jamnews.com di lapangan,tepatnya di SPBU TJ.Anom diduga sering melakukan tindakan menjual BBM bersubsidi seperti Bensin ke pengecer dalam Skala Besar.Banyak masyarakat yang mengelur dengan tindakan yang merugikan banyak Pihak tersebut.

Salah satu masyarakat yang kebetulan mau mengisi BBM jenis Premium ketika di mintai keterangannya terkait hal ini mengatakan sangat kecewa dengan pihak SPBU.Pasalnya pihak SPBU selalu memprioritaskan Pembeli yang menggunakan Jerigen dalam skala besar.

 

“Luar biasa jahatnya orang spbu ini bang,lama saya nunggu isi bensin gara – gara pembeli jerigen besar besar ini,apa tidak ada teguran atau tindakan dari aparat penegak hukum ya,mau cari untung besar saja mereka ini”ungkapnya kesal.

Terkait hal tersebut,wartawan target24jamnew.com berusaha mengkomfirmasi ke pihak SPBU untuk meminta penjelasan kenapa praktik yang jelas melanggar UU migas ini mereka lakukan,tetapi pihak SPBU seorang perempuan yang mengaku kasir tidak mau namanya disebutkan mengatakan praktik penjualan Bensin ke para pembeli Jerigen dalam skala besar tidak salah dengan dalih untuk menengah ke bawah yang jauh,sementara banyak masyarakat yang menengah kebawah mengantri untuk membeli.

Ketika wartawan menanyakan prihal adanya kutipan yang mereka lakukan,pihak SPBU berdalih bahwa itu adalah keiklasan.(Js)

Bagikan berita ini