Presidium Rakyat Menggugat (PRM) Bersatu Menggugat SKB Dua Menteri di Mahkamah Agung

Nancy Angel penanggung jawab aksi

TARGET24JAMNEWS.COM || JAKARTA – Selasa siang Ratusan pendemo Presidium Rakyat Menggugat (PRM) bersatu untuk menggugat SKB Dua Menteri terutama pasal 13 dan 14 mengenai rumah ibadah bertempat di depan Mahkamah Agung, Jalan Merdeka Utara . (03/02/20)

Menurut salah satu pengacara Presidium Rakyat Menggugat (PRM) Artur Yudi Wardhana S.H,. M.H mengatakan “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama, dan Pendirian Rumah Ibadah atau SKB dua menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.”pungkasnya”

Kita harus pahami isi SKB 2 Menteri tersebut dengan logika, Secara umum isi SKB 2 Menteri tersebut menyebut bahwa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak membangun sebuah rumah ibadah (bagi agama apa pun yang diakui secara resmi di Indonesia) terdapat 4 (empat), namun hanya 2 (dua) yang merupakan butir yang bermasalah, yaitu butir 1 dan 2: no 1.Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan no 2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Iurah/kepala desa, masa untuk mendirikan rumah ibadah harus memenuhi kuota Khan aneh.”paparnya”

Menurut Tirtayasa selaku penanggung jawab Presidium Rakyat Menggugat mengatakan ,”Agar dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal beribadah otomatis dengan pasal 13 dan 14 Peraturan Bersama Menteri harus dicabut karena bertentangan dengan UUD 1945, itu yang menjadi masalah, masa dengan pendirian tempat beribadah itu harus ada kriteria .”pungkasnya”

Hari ini kami memberikan tuntutan kepada terkait dengan SKB 2 Menteri bagaimana kerukunan beragama yang proses pendirian berdirinya 1 rumah ibadah itu sangat kompleks, kami berharap bahwa setiap lokasi dapat mendirikan rumah ibadah, di mana proses intoleransi terkait dengan rumah ibadah tempat itu menjadi masalah dan ini menjadi cikal bakal ketika kemudian hari dan untuk menyelesaikan kemudian hari tidak terjadi masalah lagi kami berharap kita merevisi atau mencabut SKB 2 Menteri tersebut.”harapnya”

Pemerintahan sebelum ada lampu hijau ya karena sampai hari ini banyak tempat-tempat ibadah yang prosesnya selesai dan tidak bisa diselesaikan masih terbengkalai Kalau menurut saya salah satu contoh persoalan Bekasi jaraknya tidak jauh dari ibu kota itu diambil belum selesai sampai hari ini pemerintah dengan kondisi siapa pun ikut bisa diselesaikan di meja hijau bisa disosialisasikan oleh pemerintah hasil sidang nanti.

Disisi lainnya Nancy Angel penanggung jawab aksi menambahkan bahwa Rakyat tidak hanya satu golongan saja akan tetapi banyak sekali agama di Indonesia ini dengan adanya SKB 2 mentri ini terutama pasal 13 dan 14 tidak bisa memberikan leluasa untuk membangun rumah ibadah, terutama kami dari Minahasa yang ada di Minahasa, kita tahulah kasus yang kemarin terjadi.”paparnya”

Kami yang ada di Jakarta bersama teman-teman PRM (Presidium Rakyat Menggugat) meminta pemerintah untuk mencabut pasal 13 dan 14 tentang toleransi, kami tidak mau terjadi keributan tapi kita minta tolong pemerintah lihat suara kami tolong bergerak dan cabut SKB 2 Menteri pasal 13-14 yang melawan HAM.”tutupnya”(Red/Rm)

Bagikan berita ini