RATUSAN MASSA UNJUK RASA DI KANTOR DPRD DAN KEJARI DELI SERDANG

TARGET24JAMNEWS.COM || DELI SERDANG – Terkait ADD (Anggaran Dana Desa), ratusan massa dari Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang melakukan unjuk rasa damai ke Kantor  DPRD Deli Serdang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, Rabu (27/11/2019) siang. Massa membeberkan dugaan korupsi dana desa dari tahun 2016 hingga 2019.

Informasi dihimpun dilapangan, aksi demo dimulai di Kantor DPRD deli Serdang lalu lanjut ke Kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, ini merupakan tindak lanjut laporan warga secara tertulis yang ditujukan ke DPRD Deli Serdang, Kejari Deli Serdang, Polres Deli Serdang, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada 10 Oktober 2019 lalu.

Perwakilan massa pun diterima oleh Nusantara Tarigan. Calon Wakil Ketua DPRD Deli Serdang dari Partai Nasdem ini berjanji akan turun besok kelokasi bersama Inspektorat Deli Serdang. Usai melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Deli Serdang, massa melanjutkannya ke Kantor Kejari Deli Serdang. Perwakilan massa diterima Plh Kasi Intel Herry Abadi Sembiring, menunggu hasil dari inspektorat. Akan ditanyakan ke Inspektorat dan bila perlu turun kelapangan. “Kita tidak membela inspektorat tapi ada tahapannya. Bersama inspektorat langsung kelapangan,” ujarnya.

Salah seorang warga, Manson Purba, kepada sejumlah wartawan menyebutkan, dalam laporan tertulis itu, warga membeberkan dugaan korupsi atau dugaan penyimpangan penggunaan dana desa. Beberapa pembangunan yang anggarannya dari dana desa diduga tidak sesuai dengan yang dilapangan. Seperti tahun anggaran 2016 pembangunan plat beton menuju tanah wakaf Mabar tidak pernah dilakukan pembangunannya (lokasi di Dusun III Mabar), pembangunan PAUD di Dusun VIII Pagar Gunung terkesan asal jadi (tidak dilakukan pemasangan listrik dan asbes), pengerasan jalan di Dusun VII Dagang Buluh dengan dana Rp 82.250.000 namun realisasinya pengerasan sepanjang 465 meter terkesan asal jadi hanya 25 truk sertu dan satu hari pemakaian Bomak.

Tahun 2017, pembangunan tembok penahan tanah Dusun I Desa Mabar terkesan untuk kepentingan pribadi, pembangunan jalan tembus antara Dusun VII dan Dusun VIII dengan total biaya Rp 458.337.000 dengan realisasinya pembukaan jalan hanya sepanjang 280 meter, pembuatan plat beton 2 buah dan gorong.

Kemudian rehab MCK (bak mandi umum) dengam biaya Rp 60 juta dengan realisasinya jika pembangunan itu melanjutkan pembangunan PKPS BBM-IP 2005, tidak dipasangnya besi penahan tiang dan pondasi, pembuatan tembok penahan tanah dengan biaya Rp 18.002.000 dengan realisasi hanya 20 meter panjang dan tinggi 1,5 meter

Tahun Anggaran 2018, pembangunan balai umum di Dusun VII Dagang Buluh dengan biaya Rp 279.255.800 realisasinya tahun 2019 dan sampai sekarang belum selesai. Pembangunan drainase Dusun VII total biaya Rp 78.350.000 tapi terealisasi panjang hanya 40 meter ditambah dua unit flat dekor, drainase di Dusun VIII dan leningan disamping PAUD sudah ambruk dan total biaya tidak jelas

Tahun 2019 yang sedang berjalan, pembangunan tembok penahan tanah dengan total biaya Rp 164.546.000 dengan panjang 200 meter. “Pembangunan tersebut dilakukan menguntungkan sepihak atau pribadi,” sebut masyarakat. Kemudian rehab Jalan Pertanian Dusun VIII panjang 166 meter × 3 meter dengan biaya sebesar Rp 30.425.000 tidak tau dimana letaknya.

Dusun VIII dengan total biaya sebesar Rp 282.848.200 realisasi sedang berjalan dengam volume Panjang 485 meter, tinggi 0,90 meter menggunakan bahan dari lokasi drainase, pembuatan plat beton 5 buah volume 2×4 meter dengan biaya Rp 50.698.000 belum dilaksanakan.

Terpisah Camat Bangun Purba Maryanto saat dikonfirmasi menyatakan bahwa tuntutan masyarakat wajar saja namun pihaknya lebih mengutamakan laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat yang menjelaskan jika semua pembangunan yang bersumber dari dana desa tidak menyimpang. (pay).

Bagikan berita ini