dilihat 70 kali

Sidang Gugatan JR Saragih, KPU Sumut Abaikan Surat Kadisdik DKI Jakarta

Sidang Gugatan KPU Sumut

Medan – Sidang Perdana gugatan Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara JR Saragih terhadap KPU Sumut diketuai majelis hakim Herdy Munthe, anggota Syafrida R Rasahan dan Aulia Andre digelar di kantor Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara (Bawaslu Sumut), Selasa (20/2/2018).

Bakal Calon Gubernur Sumut JR Saragih (Pemohon,red) yang dinyatakan KPU Sumut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi Calon Gubernur Sumut meminta kepada majelis hakim pengadilan sengketa pilkada Pilgub tahun 2018, agar mengabulkan permohonannya, dan menetapkan dirinya menjadi Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur (JR Saragih – Ance Selian) pada Pilgub yang akan digelar 27 Juni 2018.

Gugatan Pemohon melalui tim kuasa hukumnya yakni Hermansyah SH MHum, Liberty Sinaga SH, Ikhwaluddin Simatupang SH, Jony Silitonga, Dingin Pakpahan dan Kadirun Sah SH, dalam gugatan permohonannya yang dibacakan Ikhwaluddin Simatupang SH MH mengungkapkan, bahwa sikap termohon (KPU Sumut) mengabaikan Surat Kadis Diknas Sumut adalah melanggar hukum.

Dijelaskan Ikhwaluddin Simatupang SH MH, bahwa sesuai Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018 menyatakan Bahwa Ijazah dan legalisir JR Saragih sah. Namun surat tersebut yang ditembuskan ke KPU Sumut tidak sampai.

KPU Sumut hanya menerima surat pemberitahuan leges dari Diknas DKI Jakarta dan hanya ditandatangani Sekretaris, yang menyatakan leges Ijazah JR Saragih tidak sah, dan itulah yang menjadi pegangan KPU Sumut untuk men TMS (Tidak Memenuhi Syarat) pencalonan JR Saragih untuk menjadi Calon Gubernur pada Pilgub 2018.

Pemohon juga mempersoalkan apa yang disebut dengan makna Ijazah dan STTB. Kata Pemohon yang dimaksudkan dalam persyaratan adalah Ijazah bukan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) sedangkan yang dipertanyakan KPU adalah STTB.

“Karena itu yang menjadi objek yang harus diteliti adalah Ijazah, dan dalam syarat UU No.10 Tahun 2011 yang dimaksudkan adalah ijazah terakhir. Ijazah terakhir Pak JR Saragih adalah S3, bukan ijazah SMA,” tegas pemohon.

Pemohon juga mengungkapkan, ijazah JR Saragih sudah pernah dilegalisir pada tahun 2015 dan adanya putusan yang mensahkan Ijazah pemohon oleh PTUN dan MA menyatakan benar legalisasi adalah sesuatu fakta dan tidak ada masalah, ujar pemohon.

Kalau diteliti lagi ujar pemohon, atas TMS KPU, bahwa surat yang dimaksudkan (Surat dari Sekretaris Diknas) tidak dapat menjadi bahan untuk men TMS kan JR.

Alasannya, ungkap Ikhwaluddin Simatupang SH MH bahwa Surat Kadis Diknas DKI pada tanggal 19 Januari menyatakan,legalisir telah sesuai aslinya.Jadi sikap termohon yang mengabaikan surat Kadis Diknas DKI adalah bertentangan dengan hukum.

Pemohon juga dalam sidang tersebut mempertanyakan, termohon (KPU Sumut) tentang adanya dua surat yakni yang ditandatangani Kadis dan Sekretaris. Mana yang diakui, apa mungkin Surat Kepala Dinas Pendidikan DKI tidak diakui keabsahannya ketimbang Surat yang diterbitkan Sekretaris, jelas Ikhwaluddin Simatupang lagi.

Namun nyatanya yang diakui oleh Termohon adalah surat Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan mengabaikan Surat Kadis Diknas DKI Jakarta.

“Alasan itulah yang menjadi acuan termohon untuk men TMS kan JR Saragih,dan ini tidak memiliki alasan yuridis,” tegas Ikhwaluddin Simatupang. (HS)

Bagikan berita ini

Mungkin Anda Menyukai