Sidang Musyawarah Terkait Legalisir Ijazah JR Saragih Memanas

Sidang Musyawarah terkait Legalisir Ijazah JR

MEDAN-Lanjutan persidangan sengketa Pilgubsu 2018 atas gugatan yang dilayangkan pasangan JR Saragih-Ance , Rabu (28/2) di kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik Medan memanas.

Sidang yang seyokyanya, baik itu dalam pengumpulan fakta maupun meminta keterangan saksi ahli inl dijadwalkan harus sudah selesai pada tanggal 27 kemarin , ternyata diluar dugaan sidang dilanjutkan kembali.

Sesuai dengan kewenangannya Bawaslu memang dapat melakukan hal itu, jika dianggap perlu. Padahal sesuai dengan.ketentuan yang memberikan waktu sebanyak maksimal 12 hari. Bawaslu rencananya akan membacakan putusan pada 3 Maret mendatang.

Pada babak sidang penambahan tersebut sialnya malah terjadi.insiden, pasalnya salah seorang komisiner KPU Sumut Benget Silitonga diusir majelis musyawarah dari persidangan.

Benget sendiri sempat menyatakan keberatan atas pengusiran tersebut. Namun, majelis tetap pada sikapnya mengeluarkannya. Pada akhirnya seluruh komisioner KPU Sumut yag hadir dalam persidangan kompak memilih meninggalkan ruangan sidang.

Perstiwa Pengusiran ini terjadi saat sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pakar Ilmu Hukum Administrasi Negara Dr W Riawan Tjandra Admajaya Jakarta. Bawaslu Pertanyakan Soal Jawaban Saksi Ada Beda Tanggal Penerimaan dari Dinas Pendidikan

Saat itu majelis sidang Syafrida R Rasahan sedang memintai pendapat dari saksi ahli terkait administrasi pada pilkada. Ia kemudian mengambil contoh kasus JR Saragih dimana legalisasi fotocopy ijazahnya dipersoalkan oleh dua pejabat yakni kepala dinas pendidikan DKI Jakarta dan Sekretaris Dinas Pendidikan.

Saat itulah Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga langsung menyela.”Kami keberatan majelis. Saksi ini saksi ahli, bukan saksi fakta,” kata Benget.

Atas hal ini, pimpinan majelis Hardi Munthe langsung mengambil tindakan dengan mengusir Benget karena menganggapnya berupaya menghalangi majelis dalam mengambil keterangan.

“Anda sudah diperingatkan satu kali. Sekarang saudara dikeluarkan dari ruangan ini,” kata Hardi Munthe. Sidang kemudian dilanjutkan tanpa adanya pihak termohon dalam hal ini KPU Sumut.

Atas kejadian tersebut, pihak komisioner KPU Sumut dalam keterangan kepada wartawan menyayangkan sikap pimpinan majlis (Bawaslu) yang emosional.

“Memang yang diusir itu salah satu komisioner KPU namun dikarenakan disini kita kolektif kologial atau kepemimpinan yang dilakukan secara bersama, maka kita semua komisioner memilih meninggalkan sidang,” ungkap Ketua KPU Sumut Mulia Banurea.(Harry)

Bagikan berita ini