Tiga SPT Dikeluarkan Oleh Hidayati Diduga “Prematur”

TARGET24JAMNEWS.COM|| Medan – Tiga dari sembilan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Dr Ir Hidayati MSi selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara (Kadis PPKB Provsu) diduga “Prematur.”

Hal tersebut dikatakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Proletar Ridwanto Simanjuntak kepada wartawan dengan alasan bahwa ketiga SPT tersebut lebih dahulu ditandatangani oleh Hidayati, baru kemudian keluar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/128/KPTS/2020 tentang Satuan Biaya dan Penandatanganan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu).

Dengan ditandatanganinya ketiga SPT tersebut, Ridwanto Simanjuntak menilai kinerja Hidayati terkesan ‘semau gue.’ Pasalnya, ketiga SPT tersebut ditandatangani Hidayati pada tanggal 10 Februari 2020, sementara keputusan Gubernur nomor:188.44/128/KPTS/2020 tersebut baru keluar pada tanggal 2 Maret 2020.

“Kita tidak mengerti bagaimana Hidayati bisa menandatangani ketiga SPT tersebut, karena pada ketiga SPT itu tertera nama dua orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada dinas PPKB Provsu sebagaimana tertera pada, pertama, SPT nomor:094/11/SPT-PPKB/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dimana pada SPT tersebut FN yang masih berstatus PTT tanggal 12 s/d 14 Februari 2020 ditugaskan ke Tanjung Balai”, ungkap Ridwanto, di Medan, Kamis (16/4/2020).

“Yang kedua, SPT Nomor:094/13/SPT-PPKB/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dimana pada SPT tersebut EADP yang masih berstatus PTT tanggal 17 s/d 19 Februari 2020 ditugaskan ke kebupaten Labura. Kemudian, SPT nomor:094/19/SPT-PPKB/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dimana FN dan EADP yang masih berstatus PTT tanggal 20 s/d 22 Februari 2020 ditugaskan ke kebupaten Madina,” tambahnya.

Sementara, berdasarkan ketentuan terkait Tingkat Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Lampiran 1 Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/128/KPTS/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang ada pada LSM SUARA PROLETAR dinyatakan bahwa pada tingkat E untuk PNS Gol.IV, PNS Gol.III, Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan S1/S2/S3 dan pada tingkat F untuk PNS Gol.I/II Dan Pegawai Tidak Tetap Dengan Pendidikan SMA, SMK.

“Dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah apakah nama FN dan EADP yang tertera pada ketiga SPT tersebut diatas diduga merupakan SPT fiktif, atau jika SPT tersebut benar-benar dilaksanakan maka siapa dan dari mana anggaran yang dipakai untuk membayar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) mereka”, tandas Ridwanto Simanjuntak.

Sementara, Kepala Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kadis PPKB) Provinsi Sumatera Utara Dr Ir Hidayati MSi ketika dikonfirmasi awak media melalui Handphonenya ke nomor 082167526xxx tidak menjawab. (Sil)

 

Bagikan berita ini