Tiga SPT Diterbitkan Hidayati Diduga “Runyam”

 


TARGET24JAM
NEWS.COM || MEDAN – Tidak adanya klarifikasi secara komprehensif dari Dr Ir Hidayati MSi selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara (Kadis PPKB Provsu) atas terbitnya tiga Surat Perintah Tugas (SPT) tanggal 10 Februari 2020 atas nama AD, MA, FN dan EADP yang dinilai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Proletar Ridwanto Simanjuntak sebagai SPT yang diduga “prematur” masih terus ditindaklanjuti. Katanya, Selasa (21/4/2020).

Alasannya, temuan LSM Suara Proletar tersebut menunjukkan bahwa Hidayati lebih dahulu menerbitkan SPT tersebut baru kemudian pada tanggal 2 Maret 2020 terbit Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/128/KPTS/2020 tentang Satuan Biaya Dan Penandatanganan Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tentu saja kinerja Hidayati dalam hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah SPT tersebut benar-benar dilaksanakan, dan apabila SPT tersebut benar-benar dilaksanakan maka siapa yang menanggung / membayar biaya perjalanan dinas keempat orang tersebut sebagaimana tertera pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan apa pedoman yang digunakan untuk membayar biaya perjalanan dinas ketiga SPT tersebut, kata Ketua LSM Suara Proletar.

Terkait hal ini, Ridwanto Simanjuntak meminta agar Hidayati memberikan klarifikasi secara komprehensif. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran atas dugaan tidak tertibnya administrasi yang dilakukan oleh Hidayati pada saat membuat kebijakan. Kita juga mau tahu bagaimana mungkin motto pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam mewujudnyatakan “Sumut Bermartabat.”

Akan tetapi jika kondisinya demikian, kita pesimis Sumut Bermartabat dapat diimplementasikan dijajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini masih tiga SPT, bagaimana dengan enam SPT lainnya yang ada pada LSM Suara Proletar, apa tidak bermasalah.

Lebih lanjut Ridwanto Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah meminta tanggapan terkait tiga SPT tersebut kepada Aprilla H.Siregar selaku Plh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2020 lewat Messenger. Tidak hanya itu, hal yang sama (tanggapan) juga sudah diminta LSM Suara Proletar kepada Sabrina selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara lewat Short Massage System (SMS) pada tanggal 21 April 2020.

Akan tetapi hingga berita ini diturunkan baik Aprillia H.Siregar maupun Sabrina tidak ada memberi tanggapan terkait ketiga SPT yang diduga runyam dan prematur. Apabila dalam hal ini Hidayati disinyalir  bersalah, sanksi apa yang akan diberikan Pemprovsu kepada Kadis PPKB tersebut. Tandas Ridwanto Simanjuntak.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kadis PPKB) Provinsi Sumatera Utara Dr Ir Hidayati MSi ketika dikonfirmasi awak media melalui Handphonenya ke nomor 0821675261xx tidak menjawab. (Red)

Bagikan berita ini