Tolak UU MD 3 Demo Mahasiswa Di DPRDSU Berakhir Ricuh

MEDAN-Aksi unjukrasa mahasiswa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kamis (29/3/2018) berakhir bentrok. 

Sejumlah personil Kepolisian dan Satuan Pengamanan (Satpam) DPRD Sumut mencoba menghalau  mahasiswa saat berusaha melakukan aksi bakar ban di plataran gedung dewan.

Tindakan tersebut ternyata mendapat perlawan dari mahasiswa, yang mencoba menarik kembali ban bekas yang diambil oleh aparat kepolisian, hingga bentrokanpun terjadi.

Kondisipun mulai tidak kondusif dan massa mahasiswa mulai terpecah. Sejumlah personil kepolisian dan satpam yang mengawasi aksi tersebut mulai menarik satu persatu mahasiswa yang dianggap propokator.

Dalam kericuhan tersebut, pihak Kepolisian sempat mengamankan seorang mahasiswa, meskipun akhirnya dilepaskan setelah kondisi reda.

Semula, massa yang tidak terima karena permohonannya tidak diakomodir oleh pihak dewan, membentuk lingkaran dan mencoba membakar ban bekas. Namun, aksi tersebut mendapat tindakan dari pengamanan gedung dewan.

Situasi semakin  memanas, ketika terlihat oknum mahasiswa  melempar botol plastik berisi bahan bakar bensin ke arah kerumunan polisi yang berjaga-jaga mengawasi aksi mereka. Suasana seketika tidak dapat dikendalikan dan terjadi aksi kejar-mengejar dan pengamanan terhadap mahasiswa.

Sebelumnya, mahasiswa meminta agar anggota DPRD Sumut yang berjumlah 100 dewan memberikan rekomendasi penolakan atas terbitnya Undang-Undang MD3. Serta, menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut M Julianda salah satu koordinator aksi mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM jenis Pertalite yang dalam waktu 3 bulan sudah naik 3 kali. Kemudian, menolak  disahkannya UU MD3 dan harus segera dibatalkan.

Irwan Amin anggota DPRD Sumut saat menemui massa mengatakan, bahwa fraksi PAN tidak pernah ikut dalam kebijakan menaikkan BBM. Sedangkan, mengenai UU MD3, pihaknya pernah menemui Mahkamah Konstitusi dewan RI di Jakarta untuk mempertanyakan UU MD3 tersebut. 

Sebab, menurut kami, anggota DPRD yang bulan-bulanan para pengunjukrasa penolakan MD3, yang sebenarnya tidak berdampak langsung kepada DPRD di kab/kota. 

Namun, jawaban tersebut tidak membuat mahasiswa puas. Massa meminta, agar penolakan UU MD3 tersebut, bukan saja diucapakan satu dari 99 anggota DPRD Sumut yang ada di gedung DPRD Sumut.

“Mana yang lain pak, kok cuma bapak aja, kan ada 100 orang anggota dewan, kemana mereka semua,”tanya mahasiswa. 

Mendengar ucapan tersebut, Irwan menjelaskan, kalau anggota dewan masih melakukan kunjungan kerja, baik kedaerah maupun keluar provinsi. “Apakah tidak ada yang piket,”tanya mahasiswa. Kalau seperti ini bubarkan aja dewan ini, kalau tak ada manfaatnya bagi rakyat, namanya saja wakil rakyat, tapi hanya makan gaji buta, teriak massa kesal.

Massa yang kesal dengan kinerja wakilnya di gedung DPRD Sumut memilih bertahan, dengan membentuk lingkaran di plataran gedung sembari menunggu anggota dewan yang lain untuk hadir. 

Namun, dalam aksi tersebut, mahasiswa coba membakar ban bekas sebagai bentuk protres. Ternyata, niat tersebut dihalangi pihak kepolisian dan satpam gedung DPRD Sumut yang telah melihat grak-grik dari mahasiswa, sehingga terjadi bentrok.

Sementara, Ketua Umum LSM Bara Api Indonesia M Danny Damanik,SE ketika dikonfirmasi awak media menyatakan, bahwa dalam pengamatan kita, begitu kasihan nya masyarakat dan Mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasinya datang ke kantor DPRD Sumut disinyalir tidak dapat dijawab atau tidak dapat dilayani oleh Anggota Dewan.

Karena menurut jadwal yang kita lihat dari sekretariat DPRD sumut ini, diduga anggota DPRD Sumut terlalu banyak menghabis waktu yang namanya Kunjungan Kerja (Kunker), yang menurut pengamatan kita tidak membawa hasil apa apa.

Sementara tugas anggota dewan, sebenarnya itu pelayanan, melayani kepentingan masyarakat, tetapi ini ditinggalkan, dan sekarang anggota dewan selalu disibukkan dengan kunjungan kerja (Kunker). Menurut Danny kalau pun kunker itu sah sah saja mereka melakukan, tetapi itu harus dilakukan secara berkala, dan tidak setiap minggu.

Danny Damanik, SE meminta kepada Gubernur Sumatera Utara Dr Ir H.T Erry Nuradi,M.Si dan Presiden RI Jokowidodo serta kepada yang berwenang untuk merubah dan meng amandemenkan Undang Undang DPRD itu sendiri agar di evaluasi. Dikarenakan ketika masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi nya ke kantor DPRD Sumut tidak dapat dijawab, sebab dewan yang hadir hanya 1 atau 2 orang saja, dan ini tidak menjadi Representatif. Ujarnya.

Problem masyarakat komfleks terus terjadi, bahkan secara bergantian anak bangsa ini mengadukan kepada perwakilan rakyatnya, tetapi tidak mendapatkan jawaban atau solusi apapun dari DPRD Sumut, dan akhirnya menjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut M Danny Damanik, DPRD Sumut harus mau merubah dirinya sendiri, mengembalikan fungsi mereka semula, apa artinya Dewan Perwakilan Rakyat, melayani rakyat, mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat itu yang utama, kunjungan kerja itu hanya menambah atau perbandingan saja.

Danny Damanik juga menyatakan, bahwa DPRD Sumut diduga hanya menghabiskan uang rakyat untuk kunjungan kerja yang tidak memiliki fungsi apa apa, dan kalau hanya menghabiskan Anggaran dengan kunjungan kerja, itu sudah salah kaprah, malulah dengan rakyat. Ujar Danny.(Hry)

Bagikan berita ini