WADUH!!! HARTA KEKAYAAN SEKDA KOTA PEMATANGSIANTAR YANG TERDAFTAR DI KPK HANYA Rp 15 Juta

TARGET24JAM | PEMATANGSIANTAR – Budi Utari,A.P yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, ternyata hanya memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 15.000.000. Hal ini terungkap berdasarkan laman acch.kpk.go.id yang diakses, Sabtu (18/8/2018).

Namun ketika itu Budi Utari,A.P masih menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Pemko Medan hanya sekali memberikan laporan  pada tanggal 19 Desember 2013, dan sampai saat ini laporan LHKPN belum juga dilakukan. setelah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar.

Terlihat dalam laporan, Budi Utari, A.P mengaku hanya memiliki 1 unit Motor yang berasal dari ‘Hasil Sendiri’ yang diperoleh tahun 2011. Nilai jual 1 Motor pada LHKPN disebutkan sebesar Rp. 15.000.000 .

Pada harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan Budi Utari, A.P juga mengaku tidak memilikinya atau Nilai Rp. 0.

Hal yang sama juga terdapat pada item, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha lainnya.

Seperti yang dilihat wartawan target24jamnews.com pada laman resmi milik KPK tersebut, ada beberapa point serta waktu penyampaian LHKPN seperti berikut

A.Penyampaian LHKPN secara Periodik:

  1. Saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali
  2. Harta yang dilaporkan per tanggal 31 Desember
  3. Penerimaan dan Pengeluaran yang dilaporkan per tanggal 31 Desember
  4. Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.

B.Penyampaian LHKPN secara Khusus:

  1. Pada awal menjabat.
  2. Pada akhir menjabat (pensiun).
  3. Pengangkatan kembali sebagai PN/WL dengan jangka waktu 6 bulan setelah berakhir masa jabatan/pensiun.
  4. Harta yang dilaporkan per tanggal pelaporan.
  5. Penerimaan dan Pengeluaran per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
  6. Batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun.

Sesuai peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat PN/WL berdinas untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sampai berita ini disampaikan ke meja redaksi, Budi Utari AP, belum dapat ditemui untuk mengetahui kebenarannya. (Dho)

Bagikan berita ini