WALHI Dan SALING Kecam Pengusaha SPBU Tidak Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Setempat

TARGET24JAMNEWS.COM | SIANTAR – Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Sumatra Utara dan SALING (Sahabat Lingkungan), mengecam tindakan pemilik SPBU yang berada di jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba, yang tidak pernah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat setempat, Minggu (28/10/18) pukul 18.00 wib
Dimana dikatakan Niko Sinaga, yang merupakan koordinator Saling, menuturkan, “Sudah seharusnya pihak pengelola melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang tujuan pembangunan spbu tsb. Karena setiap pembangunan itu harus melibatkan peran serta masyarakat. Apa yang menjadi keuntungan ataupun kerugian jika spbu tersebut dibangun, harus disososialisasikan dan diketahui masyarakat” ucapnya ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler
Niko juga menjelaskan, agar pemerintah dalam menerbitkan izin dalam pembangunan SPBU harus terlebih dahulu mengacu kepada UU no. 28 tahun 2002, dimana tembok bangunan yang berada di gang tempat warga melintas telah menghalangi pandangan warga harus terlebih dahulu mengacu kepada UU tersebut.
“Kalau terkait masalah bangunan tembok yang berada di pinggir jalan itu bang harus mengacu pada uu no. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, karena didalam peraturan tersebut diatur mengenai garis sempadan bangunan. garis sempadan bangunan di pinggir jalan harus  diukur dari as jalan sampai bangunan terluar di lahan tanah yang dikuasai. Pemerintah dalam menerbitkan izin harus melihat syarat ini apakah sudah sesuai atau tidak sebelum menerbitkan izin mendirikan bangun termbok dimaksud.”tambahnya
Selanjutnya,”Yang selanjutnya bg, mengenai lalu lintasnya bg, mengacu pada Peraturan menteri Perhubungan No 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan dampak lalu lintas. Masyarakat sekit mengeluhkan berdirinya tembok itu, yang menjadi pertanyaannya, sudah ada tidak kajian dan analisis mengenai dampak lalu lintasnya?”ungkapnya
Tak hanya itu, Dana Tarigan yang merupakan ketua WALHI (wahana Lingkungan Hidup) Sumut sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Niko. Dalam tahapan untuk mendapatkan izin, seharusnya pemilik SPBU sebelumnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta agar tidak mengabaikan masyarakat setempat.

“Sebaiknya dalam Tahapan penyusunan perijinan harus ada pelibatan warga sekitar, karena jika terjadi masalah terhadap SPBU yang dibangun yang terdampak pastinya masyarakat yang paling dekat dengan pembangunan SPBU tersebut. Jangan abaikan masyarakat, lakukan sosialisasi dampak kepada masyarakat, jangan sembunyikan dampak buruknya kepada masyarakat, semua tahapan perijinan harus transparan.”ucap dana melalui pesan WhatsApp.

Juga menambahkan agar pemerintah daerah tidak sembarangan dalam hal tersebut,”Kalau masyarakat menolak pasti ada sebabnya dan itu harus diselesaikan, pemerintah daerah jangan suka sembarangan memberikan ijin kepada hal-hal seperti ini. Beritahu secara transparan apa dampakanya, termasuk negatifnya dan yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat”jelasnya. (Dho)
Bagikan berita ini