WARGA RESAH AKIBAT TEMBOK BERDIRI 4 METER DI PEMUKIMAN PENDUDUK

TARGET24JAMNEWS.COM  |  MEDAN — Sebuah tembok berdiri sepanjang 4 meter tepatnya disamping Gang Warga Kelurahan Pulo Brayan Darat I, dan didaerah pemukiman penduduk. Hal itu membuat warga resah. 

Salah satu warga yang resah itu, seorang Ibu br Simanjuntak (68). Bangunan tembok itu tepat berdiri disamping rumahnya.

“Memang tanah itu dulunya milik seorang Pendeta, lalu di beli oleh Salim Wijaya (turunan Tionghoa) sekitar satu tahun lalu. Setelah dibeli Salim, tanah tersebut langsung dibangun Gudang Penggorengan Bawang (Home Industri). Karena bangunannya tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan warga keberatan, akhirnya bangunan tersebut dibongkar,”jelas Br. Simanjuntak, Sabtu (22/9) sore.

Masih kata Br. Simanjuntak, saat ini tanah tersebut sudah dibangun tembok keliling yang tingginya hampir mencapai 4 meter.

“Akibat berdirinya tembok tersebut, kami warga sangat resah dan ketakutan bila nanti temboknya roboh menimpa warga dan di saat turun hujan rumah kami sudah terkena banjir. Bahkan kami warga disini, sudah pernah melayangkan surat keberatan ke pihak kelurahan dan kecamatan setempat, namun hingga saat ini belum ada ditindak lanjuti,” kesal Br. Simanjuntak.

Br. Simanjuntak menegaskan, jelas tertuang di Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2012 yang mengatur bahwa setiap pendirian tembok rumah maksimal tinggiannya 1,5 meter, berarti bangunannya sudah jelas menyalahi aturan perda.

Amatan wartawan dilokasi, terlihat tembok berdiri tegak sepanjang kurang lebih 4 meter, dan terletak disamping tembok terdapat gang yang dilalui warga setiap saat. 

Pemerintah setempat melalui Kepala Lingkungan, Dalimunthe mengatakan bahwa benar adanya aduan masyarakat terkait tembok tersebut. 

“Memang benar ada dua warga yang keberatan karena rumahnya bersentuhan langsung ke tembok tersebut. Kemudian saya cek ketempat, ternyata bangunan tersebut sudah ada IMB nya. Saya pun heran, kok bisa bangunan itu memiliki IMB nya dan entah siapa orang yang mengurusnya. Karena saya sebagai kepling di lingkungan ini belum pernah ada yang melapor kepada saya, bahkan saya meragukan keberadaan bangunan tersebut,” terang Dalimunthe.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong, ST., mengatakan pembangunan tembok tersebut harus mengacu kepada Perda No.5 tahun 2012. Pada Perda itu jelas mengatur bahwa setiap pendirian tembok rumah maksimal tinggiannya 1.5 meter.

“Jika ada warga yang keberatan atas berdirinya tembok tersebut, saya menyarankan supaya warga membuat surat keberatan dan layangkan ke Kantor DPRD Kota Medan Komisi D. Supaya kita panggil pemiliknya dan lurah setempat agar kita gelar Rapat Dengar Pendapar (RDP) dan kita ketahui keaslian surat ijinnya,” kata anggota DPRD Medan ini. (RED/HUM). 

Bagikan berita ini